Urgensi Perkara Koneksitas Dalam Hukum Pidana

PENGACARA SEMARANG

  1. Definisi Koneksitas

Pengertian koneksitas adalah suatu sistem peradilan terhadap pelaku dan/atau tersangka pembuat delik penyertaan yang terdiri dari orang sipil dan orang militer, dimana antara mereka tunduk kepada yurisdiksi baik peradilan umum dan peradilan militer. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih disebut sebagai KUHAP dalam Pasal 89 ayat (1) menyatakan :

tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa peradilan koneksitas sudah tentu menyangkut delik penyertaan yang dilakukan oleh orang sipil dengan orang militer secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang berbunyi :

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

  1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Perkara koneksitas juga diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

 

  1. Unsur-Unsur Koneksitas

1. Pembuat Penyuruh (Doen Plegen)

Doen plegen merupakan salah satu bentuk pesertaan di antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (plegen), membujuk melakukan (uitlokken), turut serta melakukan (medeplegen), dan membantu melakukan (medeplichtig zijn).  Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 (1) angka 1 KUHP, yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik. Dalam doen plegen, pelaku langsung (materieele dader) tidak dapat dipidana misalnya karena dalam pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), menurut perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP), menurut perintah jabatan yang tidak sah namun materieele dader dengan jujur mengira perintah tersebut sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP), atau materieele dader mengalami penyakit/cacat perkembangan jiwa (Pasal 44 ayat 1 KUHP).

Untuk dapat dikategorikan sebagai doen plegen paling sedikit harus ada dua orang dimana salah seorang bertindak sebagai perantara.  Sebab doen plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.  Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan.  Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hokum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Orang yang disuruh mempunyai “dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHPidana.

Termasuk juga ke dalam doen plegen, yaitu apabila pada materieele dader tidak ada salah satu unsur delik, melainkan unsur tersebut ada pada yang menyuruh. Unsur tersebut bisa mengenai a) keadaan-keadaan mengenai pribadi seseorang (persoonlijke omstandigheden) ataupun b) opzet (padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai delik tsb.)

2. Pembuat Pelaksana (Pleger)

Yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia). Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda).  Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (pompe).  Kedudukan pleger dalam pasal 55 : Janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) Dapat dipahami : (pasal 55 menyebut siapa-siapa yang yang disebut sebagai pembuat, jadi pleger masuk didalamnya) (Hazewinkel Suringa).  Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Pompe).

Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat.  Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsure yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.  Ada pembuat materil dan pembuat formil yang secara berbeda.

3. Pembuat Penganjur (Uitlokker)

Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah “menggerakkan” atau “membujuk” ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan “orang yang disuruh melakukan”, “orang yang dibujuk tetap” dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebih tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai “orang yang membantu” melakukan tindak pidana (medeplichtig) atau “pembantu”. Orang dikatakan termasuk sebagai “yang membantu” tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabilan bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk “orang yang membantu” tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitupula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk “turut membantu” tetapi sudh menjadi “turut melakukan”. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan “membujuk melakukan” (uitlokker).

4. Pembuat Peserta (Medepleger)

Untuk dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu “orang yang menyuruh melakukan” (pleger) dan “orang yang turut melakukan” (medepleger). Disebut “turut melakukan”, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara “orang yang turut melakukan” dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

 

  1. Peradilan Perkara Koneksitas

Dalam hal perkara pidana koneksitas diadili / diperiksa oleh peradilan umum (pengadilan negeri), maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum, dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

Apabila perkara pidana koneksitas diadili / diperiksa oleh peradilan militer, maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler.

Dalam hal ini MENKEH dan MENHANKAM secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat1, 2 ,3, 4 dan 5 KUHAP jo Pasal 24 UU. No. 4 Tahun 2004:

  1. Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1 diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim.
  2. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1, majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
  3. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1, majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer dan dari peradilanumum yang diberi pangkat militer tituler.
  4. Ketentun tersebut dalam ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
  5. Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4.

Mengingat prosedur penanganan perkara pidana koneksitas yang diatur dalam KUHAP tidak sederhana sebagaiman asas yang berlaku dalam KUHAP, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP tersebut dalam praktik hukum jarang sekali diterapkan sebagaimana mestinya. Dan oleh sebab itu apabila terjadi tindak pidana koneksitas, maka tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai anggota militer ditangani oleh aparat penegak hukum dan peradilan militer, sedangkan tersangka / terdakwa yang berstatus sipil ditangani oleh aparat penegak hukum non militer dan peradilan umum (penyidik polri / penyidik pegawai negeri sipil, jaksa penuntut umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung).

Oleh karena itu hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP menganut asas penyelenggaraan peradilan yang harus dilakukan secara tepat, sederhana dan biaya ringan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai perkara Koneksitas tersebut perlu ditinjau kembali / Revisi untuk disederhanakan sehingga secara riil sungguh-sungguh terlaksana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.