Kepastian Hukum Ekstradisi Dalam Hukum Internasional

PENGACARA SEMARANG

Pada umumnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang dilakukan di negara lain, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang warga negara dalam statusnya sebagai tersangka tersebut dapat dilaksanakan proses pengadilan atas dirinya di negara tempat melakukan suatu tindak pidana maupun dapat diserahkan kepada negara dimana warga negara tersebut berasal. Namun tidak serta merta penyerahan tersebut dapat dilakukan begitu saja, karena negara dimana ia melakukan tindak pidana harus sudah membentuk dan menyepakati perjanjian yang disebut sebagai perjanjian ekstradisi dengan negara dimana warga negara tersebut berasal. Hal inipun tidak semua warga negara yang melakukan tindak pidana tersebut terkadang belum bisa bahkan tidak dapat dilakukan ekstradisi terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana tersebut karena ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya proses ekstradisi tersebut.

1.      Pengertian Ekstradisi

Sebelum membahas lebih dalam mengenai ekstradisi, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan ekstradisi itu sendiri. Adapun secara epistimologik ata Ekstradisi berasal dari bahasa latin “extradere” (kata kerja) yang terdiri dari kata “ex” artinya keluar dan “Tradere” artinya memberikan (menyerahkan), kata bendanya “Extradio” yang artinya penyerahan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.

Sedangkan pengertian ekstradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan. Sedangkan J.G. Stark mengemukakan bahwa ekstradisi adalah

The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence comitted againts the law of the requesting state competent to try alleged offender

Yang berarti penyerahan ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Pasal 1 mengartikan bahwa Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai hak asylum yaitu tujuan kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak.

Praktek ekstradisi tersebut biasa disebut dengan istilah ”Handing Over” atau “Disguished Extradition” (ekstradisi terselubung). Handing Over atau Disguished Extradition diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam pengaturannya diekstradisi.

 

2.      Unsur Pokok Dalam Ekstradisi

Dalam pelaksanaan suatu ekstradisi, terdapat beberapa unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain pada pelaksanaan ekstradisi itu sendiri. Unsur-unsur pokok tersebut antara lain :

  • Pelaku Kejahatan (Fugitive Offender)

Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan sebagai berikut :

  1. Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan padanya.
  2. Dalam sebagian besar kasus, orang tersebut harus bukan warga negara dari negara yang diminta untuk mengekstradisi.
  • Negara Peminta (Requesting State)

Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum ini sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Biasanya negara yang memiliki yurisdiksi untuk menghukum ini lebih dari satu. Untuk mendapatkan kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi.

  • Negara yang diminta (Requested State)

Negara tempat pelaku kejahatan berada atau bersembunyi diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka, terhukum) yang dengan singkat disebut negara diminta (the requisted State)

  • Permintaan dari Negara Peminta
  • Tujuan penyerahan pelaku kejahatan.

 

3.      Implementasi Ekstradisi

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah mengatur dengan cukup jelas prosedur dan proses yang harus diikuti dalam hal “Negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia” (Indonesia sebagai negara yang diminta) dan “ Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain” (Indonesia sebagai negara peminta) sebagai berikut :

1.      Indonesia sebagai negara yang diminta (Requested Country)

Sesuai  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, prosedur yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Negara peminta (instansi yang berwenang) mengajukan permintaan pencarian dimana permintaan tersebut dapat diajukan melalui saluran Interpol atau saluran Diplomatik, penangkapan dan penahanan sementara (provisional arrest) atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung RI dengan menjelaskan mengenai identitas orang yang dicari, foto, sidik jari, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan, ancaman hukuman, informasi tentang keberadaannya di Indonesia.
  2. Polri atau Kejaksaaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta.
  3. Apabila orang yang dicari dapat ditangkap/ ditahan, selanjutnya Polri atau Kejaksaan melalui saluran diplomatik dan atau Interpol memberitahukannya kepada negara Peminta, agar negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia (Menteri Kehakiman RI0 paling lambat 20 hari terhitung sejak dilakukan penangkapan (atau sesuai Perjanjian Ekstradisi antara negara Peminta dan Indonesia).
  4. Jika dalam waktu yang telah ditentukan Pemerintah Indonesia (Departemen Luar Negeri RI) tidak menerima permintaan ekstradisi dari Negera Peminta, Polri atau Kejaksaan harus membebaskan orang yang dimintakan ekstradisinya.
  5. Permintaan Ekstradisi dan berkas persyaratan disampaikan oleh Negara Peminta kepada Menteri Luar Negeri RI melalui saluran diplomatik. Departemen Luar Negeri RI memberitahukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Menetri Kehakiman dan Mahkamah Agung bahwa permintaan ekstradisi dari negara peminta telah diterima.
  6. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri RI secepatnya menyampaikan surat dan berkas asli permintaan tersebut kepada Menteri Kehakiman RI dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.
  7. Menteri Kehakiman RI melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Jika diketemukan ada kekurangan, Menteri Kehakiman RI dapat meminta kepada Negara Peminta (melalui saluran diplomatik) untuk melengkapi dokumen yang kurang.
  8. Dalam hal belum ada Perjanjian Ekstradisi, apabila berkas permintaan ekstradisi telah lengkap, Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI untuk meminta Keputusan Presiden RI, apakah permintaan ekstradisi tersebut disetujui atau ditolak untuk diproses lebih lanjut. Jika disetujui, Menteri Kehakiman RI meneruskan permintaan ekstradisi tersebut kepada Kapolri untuk diproses. Jika ditolak, Menteri Kehakiman RI meminta kepada Menteri Luar Negeri RI untuk memberitahukan penolakan tersebut kepada Negara Peminta.
  9. Dalam hal ada Perjanjian Ekstradisi, Menteri Kehakiman RI mengirimkan berkas asli permintaan ekstradisi kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk proses lebih lanjut (tidak perlu meminta Keputusan Presiden terlebih dulu).
  10. Kapolri atau Jaksa Agung memerintahkan penyidiknya untuk melakukan tindakan pemeriksaan orang yang dimintakan ekstradisi dan mengajukan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
  11. Jaksa Penuntut Umum mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Setempat.
  12. Pengadilan Negeri memeriksa perkaranya dengan mengadakan sidang 2 atau 3 kali, kemudian membuat Penetapan Pengadilan tentang dapat atau tidak dapat orang tersebut diekstradisikan.
  13. Pengadilan Negeri menyampaikan Penetapan tersebut kepada Menteri Kehakiman RI.
  14. Setelah menerima Penetapan Pengadilan, Menteri Kehakiman RI meminta pertimbangan Kapolri, jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI.
  15. Selanjutnya, Menteri Kehakiman RI menyampaikan Penetapan Pengadilan, Pertimbangan Kapolri, jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI kepada Presdien RI dan meminta Keputusan Presiden atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta.
  16. Presiden RI mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak. Jika ditolak, maka orang yang dimintakan ekstradisi harus segera dibebaskan.
  17. Setelah menerima Keputusan Presiden, Menteri Kehakiman RI memberitahukannya kepada kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI untuk memberitahukannya kepada Negara Peminta.
  18. Menteri Kehakiman RI juga memberitahukan kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatik dan Interpol mengenai tempat, tanggal dan jam penyerahan orang yang diekstradisikan.
  19. Dalam pelaksanaan penyerahan dari Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Departemen Kehakiman) kepada Negara Peminta (diwakili oleh Kedutaan Besar) dibuat Berita Acara Penyerahan dengan disaksikan oleh Staf Departemen Luar Negeri dan perwakilan Polri.
2.      Indonesia sebagai Negara Peminta (Requesting Country)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman RI adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Permintaan Ekstradisi dilakukan apabila orang yang dicari sudah diketahui keberadaaanya secara pasti di suatu negara.