Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase

PENGACARA SEMARANG

Pada umumnya, setiap sengketa khususnya yang berkaitan dengan sengketa permasalahan perdata, banyak diajukan melalui jalur litigasi yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang pastinya memerlukan perhatian khusus baik dari segi waktu, tenaga, pikiran maupun biaya yang cukup ekstra. Namun selain penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada pengadilan tingkat pertama, ada pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur arbitrase. Hal ini cukup membantu menyelesaikan permasalahan sengketa yang ada tanpa melalui jalur litigasi yang ada pada pengadilan tingkat pertama.

  1. Definisi Arbitrase

Secara epistimologi, arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin) yang mempunyai arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menitik beratkan pada asas kebijaksanaan. Namun definisi arbitrase juga dkemukakan secara terminologi menurut ahli, salah satunya Subekti. Menurut Subekti arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim dan/atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan/atau menaati semua keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih sendiri.

Pengertian arbitrase juga disinggung dalam Black’s Law Dictionary yang memberikan definisi dari arbitrase :

“ Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”.

Sedangkan pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Secara garis besar arbitrase merupakan jalur penyelesaian sengketa di bidang perdata yang diselesaikan di luar pengadilan dimana para pihak dapat menunjuk sendiri hakim arbitrase maupun arbitrer secara mandiri yang disepakati oleh para pihak.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, minat untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan cukup meningkat, mengingat ada beberapa contoh diantaranya:

  1. Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada tahun 2004;
  2. Sengketa antara Pertamina dengan Commerz Asia Emerald melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC) pada tahun 2008;
  3. Sengketa Bank Century yang menggugat Pemerintah Indonesia melalui International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID), Singapura;
  4. Hingga Sengketa Newmont melawan Pemerintah Indonesia melalui International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID), Washington DC.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar persidangan juga dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Yang pada dasarnya para pihak yang menyelesaikan sengketa di arbitrase tidak akan membawa permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan, baik yang berkaitan dengan eksekusi maupun yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase.

Jikapun arbitrase hanya bersifat quasi judicial, lembaga arbitrase lebih efektif dipilih untuk penyelesaian sengketa bisnis sepanjang didasari secara sukarela dan dengan itikad baik, karena pada dasarnya para pihak lebih memilih arbitrase untuk menghindari pengadilan dimana arbitrase lebih bersifat tertutup dan dapat menjaga kerahasiaan sengketa, mengingat publikasi tentang sengketa dinilai kurang etis bagi para pebisnis.

  1. Prosedur Permohonan Arbitrase

Pada dasarnya, permohonan Arbitrase yang ada di Indonesia disampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Adapun prosedur yang ada pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) antara lain :

  1. Permohonan Arbitrase

Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase disampaikan oleh pihak yang memulai proses arbitrase yang disampaikan kepada Sekretariat BANI. Dalam permohonan tersebut, pemohon menjelaskan secara rinci baik dari segi formal tentang kedudukan pemohon, kewenangan arbitrase (BANI) untuk memeriksa perkara, maupun prosedur yang sudah dilakukan sebelum masuk tahapan penyelesaian melalui forum arbitrase. Penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dapat dibuat sebelum adanya sengketa (Pactum De Compromittendo) ataupun pada saat menyelesaikan sengketa (Akta Van Compromis). Sebelum pendaftaran permohonan kepada BANI, Pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon bahwa penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan melalui BANI. Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan Sekretariat BANI harus mendaftarkan permohonan tersebut ke dalam register BANI yang dikemudian pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase maupun klausul dalam kontrak telah cukup sebagai dasar kewenangan BANI dalam memeriksa sengketa tersebut.

  1. Penunjukan Arbiter

Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh Majelis. Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14 (empat belas) hari sejak termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal ma ka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal.

Dalam hal forum dipimpin oleh Majelis maka Para Pihak akan mengangkat masing-masing 1 (satu) arbiter. Dalam forum dipimpin oleh Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase). Apabila dalam waktu 14 (empat) belas hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat maka atas permohonan salah satu pihak maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

  1. Tanggapan Termohon

Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban  itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI. Perpanjangan waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari yang diputuskan oleh Ketua BANI.

  1. Tuntutan Balik

Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagai-mana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekon­vensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selam­bat-lambatnya pada sidang pertama.

Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan.

Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pem­bebanan biaya adminsitrasi yang dila­kukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya adminis­trasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar  biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (kon­vensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah  tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

  1. Sidang Pemeriksaan

Dalam sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan.

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu; sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

  1. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Dalam pelaksanaannya, Arbitrase juga mempunyai beberapa kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam menangani sengketa di luar persidangan.

  1. Kelebihan

         Kelebihan Arbitrase dalam menangani sengketa diluar persidangan antara lain :

  • Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
  • Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai maalah yang disengketakan, jujur dan adil;
  • Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
  • Dan putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan;

2. Kekurangan

         Kekurangan Arbitrase dalam menangani sengketa diluar persidangan antara lain :

  • Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BASYARNAS dan P3BI.
  • Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.
  • Lembaga Arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya.
  • Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam Arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
  • Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme extra judicial, Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.