Proses Pelaksanaan Eksekusi

Adapun tahapan pelaksanaan eksekusi antara lain :

  1. Permohonan Eksekusi

Diajukan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotokopi putusan pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum  tetap, meliputi putusan  Pengadilan  Negeri,  dan/atau  putusan  Pengadilan  Tinggi,  dan/atau Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia. Pihak  yang  berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan “menang” dalam putusan, baik  itu pribadi atau melalui kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus.

  • Pembayaran Panjar

Permohonan  eksekusi  diajukan  ke Kepaniteraan  Perdata,  dalam  hal ini  yang menerima  permohonan  eksekusi  adalah  Panitera Muda  (Panmud) Perdata.  Selanjutnya  Pemohon  membayar  biaya  panjar  eksekusi  sesuai dengan yang  telah ditentukan, dan dibuatkan bukti setor. Dan pemohon eksekusi menyerahkan bukti penyetoran tersebut kepada petugas/kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan dan kasir tersebut selanjutnya mengeluarkan tanda  bukti  pembayaran  berupa  SKUM (Surat  Kuasa  Untuk  Membayar).

 

 

  • Aanmaning (Teguran)

Yaitu tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Aanmaning dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Pemberian aanmaning dilakukan dengan cara :

  1. Melakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera, dan pihak yang kalah;
  2. Memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan Hakim dalam waktu delapan hari;
  3. Membuat berita acara aanmaning dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik bahwa aanmaning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang aanmaning, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk aanmaning yang kedua kalinya.

Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara ex officio Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita.

  • Eksekusi

Setelah  termohon eksekusi dipanggil secara patut  ternyata  tidak hadir dengan  alasan  yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan,  maka  dalam praktiknya biasanya dipanggil 1 kali lagi dan jika tidak hadir, maka Ketua  Pengadilan dapat langsung  mengeluarkan  penetapan  eksekusi  terhitung  sejak  tergugat  tidak memenuhi panggilan, dengan perintah berupa penetapan (beschikking) dan ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk pelaksanaannya.

  • Pelaksanaan Eksekusi
  1. Isi perintah, agar menjalankan eksekusi sesuai amar keputusan
  2. Eksekusi dilakukan oleh panitera/juru sita (109 R.Bg/pasal 197 HIR)
  3. Dalam pelaksanaannya, panitera/juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi (210 R.Bg) atau pasal 197 ayat (6) HIR
  4. Eksekusi dilaksanakan ditempat objek/barang berada
  5. Membuat berita acara dengan ketentuan memuat :
  6. Barang/jenis yang dieksekusi
  7. Letak/ukuran yang dieeksekusi
  8. Hadir/tidak hadirnya tereksekusi
  9. Penegasan/pengawasan barang
  10. Penjelasan non bevinding bagi yang tak sesuai dengan amar putusan
  11. Penjelasan dapat/tidaknya dijalankan
  12. Hari/tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan
  13. Diserahkan kepada pemohon eksekusi
  14. Berita acara ditanda tangani oleh Pejabat pelaksana eksekusi panitera/juru sita, dua saksi yang membantu pelaksanaan eksekusi, dan bila perlu melibatkan Kepala desa/lurah setempat atau camat dan Termohon eksekusi.

Kepala desa/lurah atau camat dan termohon eksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menanda tangani berita acara, namun untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul dibelakang hari sebaiknya keduanya harus diikutkan.

  1. Memberitahukan isi berita acara eksekusi 209 R.Bg/pasal 197 ayat (5) HIR. Pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan copy salinan berita acara tersebut.

 

  1. Tata Cara Eksekusi Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang dapat dilaksanakan dengan objeknya berupa sejuamlah uang yang harus dilunasi tergugat kepada penggugat. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang tersebut kepada penggugat, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat.

Prosedur eksekusi penyerahan sejumlah uang dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri  antara lain :

  1. Permohonan pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri
  2. Peringatan aanmaning
  3. Surat peringatan perintah eksekusi
  4. Pelelangan

 

Tahap-Tahap/Prosedur Permohonan Eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan

Sebelum mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri harus disiapkan surat permohonan eksekusi. Surat permohonan eksekusi ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan hukum yang tertera dalam akta Hak Tanggungan dengan dilampiri dokumen-dokumen hukum yang diperlukan.

Dokumen-dokumen hukum yang diperlukan adalah :

  • Asli Surat Kuasa dari kreditur yang bersangkutan bila yang mengajukan permohonan adalah kuasa dari Kreditur.
  • Copy Perjanjian Kredit dan atau Akta Pengakuan Hutang beserta perpanjangan-perpanjangannya dan/atau perubahan-perubahan perjanjian kredit tersebut yang telah di nazegling (Pemateraian di Kantor Pos).
  • Copy Sertifikat hak atas tanah berikut dengan dokumen kelengkapannya (Misalnya Ijin Mendirikan Bangunan, jika ada) yang telah di nazegel Kantor Pos..
  • Copy Sertifikat Hak Tanggungan (Berikut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang telah di nazegling.
  • Copy Surat Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang telah di Nazegling (jika ada).
  • Copy Surat Peringatan/teguran kepada debitur yang telah di nazegling.
  • Copy Catatan/ Pembukuan Bank yang membuktikan besarnya jumlah hutang debitur (Outstanding) yang telah di nazegling.