Penyelesaian KTA jika Pemilik/Debitur Meninggal Berdasarkan Dasar Hukumnya

Kredit Tanpa Agunan biasanya menjadi momok yang menakutkan apabila terjadi kemacetan ketika debitur mengalami kondisi atau masalah yang sedang dialaminya kurang baik.tidak juga sering terjadi seseorang yang BUKAN pemilik nya KTA tersebut ikut panik karena ancaman maupun teror debt collector.Disini kami kantor hukum R K Y&co bukan mengajarkan sesuatu untuk tidak baik melainkan mengajak seseorang mengetahui HAK maupun landasan hukum nya agar semua bisa terang benderang.

Dalam hal debitur kartu kredit dan KTA meninggal dunia, maka Ahli Waris harus menemui kantor Bank yang melakukan penerbitan kartu kredit dan pemberian fasilitas KTA tersebut. Pada umumnya dan praktiknya, unit yang memiliki kewenangan dalam penerbitan kartu kredit dan pemberian fasilitas KTA adalah Unit Kredit Individu/Personal/Personal Loan. Terkait pemenuhan keyakinan Bank atas sahnya Ahli Waris tersebut, maka pada umumnya Bank akan memerlukan beberapa dokumen sebagai bukti yaitu:

  • Bukti Ahli Waris:
  1. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani para Ahli Waris dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  2. Surat Keterangan Waris yang memuat nama-nama Ahli Waris dari nasabah (Pewaris). Dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli. Dan dibuat oleh notaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa.
  3. Penetapan Pengadilan Agama untuk Pewaris yang beragama Islam.
  4. Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Agama (jika terjadi sengketa).
  • Bukti Kematian Nasabah :
  1. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat
  2. Surat Keterangan Kematian atau Pemeriksaan Jenazah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit; atau
  3. Akta Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat; atau
  4. Certificate of Death (jika nasabah meninggal di Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Kantor Perwakilan RI di negara yang bersangkutan; atau
  5. Penetapan Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa seseorang telah dianggap meninggal dunia dan oleh karenanya timbul hak dan kewajiban waris.
  • Bukti Identitas Nasabah (Pewaris) dan Ahli Waris:
  1. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia ; atau
  2. Paspor; atau
  3. Surat Ijin Mengemudi (SIM); atau
  4. Dokumen bukti identitas lainnya.

Tetapi  BUKAN BERATI AHLI WARIS WAJIB MEMBAYAR TERSEBUT dikarenakan Pasal 1405 KUH perdata berbunyi :

“Tiada seorang pun diwajibkan menerima warisan yang jatuh padanya”

 

Ini artinya, Ahli Waris memiliki hak untuk tidak menerima warisan (termasuk tidak menerima kewajiban membayar utang Pewaris), dimana penolakan warisan tersebut harus dilakukan dengan memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.Perlu Anda ketahui bahwa bagi Anda yang menolak warisan, Anda dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dan debitur bisa melakukan rescheduling,restrukturisasi,negoisasi dengan pihak bank.

Bank Harus melalui prosedur yang tepat dengan kaedah hukum yang ada dan tidak melanggar peraturan yang sudah diterbitkan oleh BANK INDONESIA.