Perjanjian Perkawinan Bagi Sebagian Pasangan Yang Memerlukan

Perjanjian perkawinan pada umumnya lazim untuk dilakukan tetapi bagi sebagian pasangan tertentu perjanjian ini dilakukan untuk memisah harta bawaan,utang yang dibawa dan sebagainya.

Mengacu pada peraturan KUH perdata dan UU perkawinan terkait harta benda dalam perkawinan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatur sebagai berikut:

  • Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  • Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Para calon pasutri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum.

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

  • Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  • Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  • Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
  • Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Melihat peraturan tersebut perjanjian yang dibuat sebelum maupun sesudah pernikahan tetap harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tag : #pengacarasemarang #pengacaraterbaiksemarang #pengacaraceraisemarang #lawyersemarang

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015